DENPASAR – Pemerintah gencar mendorong pengembangan homestay (pondok wisata) merespon pertumbuhan kunjungan wisatawan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan akomodasi di tengah terbatasnya ketersediaan fasilitas hotel dan resort berbintang di sejumlah lokasi wisata. Selain itu, pembangunan homestay juga diharapkan ikut menggerakan pertumbuhan ekonomi di masyarakat lokal.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah mengembangkan homestay yakni, mengarahkan perusahaan pembiayaan dan perbankan agar menyalurkan pinjaman pembangunan homestay. Selama ini, minimnya akses pinjaman terhadap pembangunan fasilitas akomodasi menjadi salah satu kendala membangun homestay, terutama pada sejumlah lokasi wisata yang belum terjangkau perbankan. Belum lagi adanya keterbatasan sarana infrastruktur dan fasilitas lainnya pada sejumlah daerah wisata di Indonesia.
Seperti dikutip dari siaran pers, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), perusahaan pembiayaan BUMN guna mengembangkan skema pembiayaan bagi pengembangan homestay dan desa wisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak diteken oleh Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Henky Manurung dan Direktur Manajemen Risiko dan Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman di Jakarta.
Henky Manurung mengatakan SMF berperan sebagai pemberi pembiayaan homestay kepada masyarakat di desa atau lokasi wisata melalui Lembaga Penyalur dan Pemberdayaan Lembaga Penyalur pada area DPP. “SMF berkoordinasi dengan Kemenpar melalui Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata, melakukan pendampingan kepada Lembaga Penyalur dalam rangka ‘capacity building’ dan peningkatan peran serta masyarakat setempat,” kata Hengky.
Sejumlah poin kerja sama dengan PT SMF mencakup lima hal, pertama terkait fasilitas dan koordinasi terkait dengan kebijakan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan Pondok Wisata (Homestay) di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Kedua, yaitu pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan, ketiga, terkait pembiayaan homestay, keempat, pelaksanaan regulasi, profiling, promosi dan advokasi investasi, dan kelima, monitoring dan evaluasi dalam rangka pertumbuhan pembangunan homestay di 10 DPP.
Berdasarkan data BPS Juli 2019, penyaluran kredit perbankan pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi, makanan dan minuman mencapai Rp 80.84 trillion hingga Mei 2019. Jumlah tersebut mengalami kenaikan kisaran Rp 2.1 trillion dibandingkan pada April 2019, di mana penyaluran kredit dari pebankan kepada sektor akomodasi, makanan dan minuman sebesar Rp 78.69 trillion. Nilai penyaluran kredit pada lapangan usaha penyedia akomodasi, makanan dan minuman tersebut berada pada peringkat ke-8 di antara 18 jenis lapang usaha dengan total kredit Rp 1.38 triliun dari 18 jenis lapangan usaha yang tercatat di BPS.
Direktur Manajemen Risiko dan Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman mengatakan program pembiayaan homestay diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan. “Sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik, tercipta lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah homestay,” katanya.
Selain menyalurkan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan KPR pasca bencana di sejumlah daerah, SMF diketahui sebagai penyalur pembiayaan homestay yang bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Dengan dukungan pembiayaan pembangunan homestay, masa tinggal wisatawan di tujuan wisata diharapken meningkat sehingga memberi manfaat bagi pemilik homestay dan pelaku usaha lainnya.
Pada 2018, SMF melakukan peningkatan kemampuan BUMDes dan Pokdarwis menyalurkan kredit homestay di Desa Samiran, Boyolali, Jawa Tengah dan Ngelanggeran, Yogyakarta. Pelaksanaan pilot project pembiayaan homestay dilakuk lewat program kemitraan.
Anneke Prasyanti, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kemenpar mengatakan kerja sama ini diharapkan menjadi terobosan bahwa alokasi pendanaan dapat mendukung Homestay Desa Wisata yang kriterianya sesuai dengan aset lokal dan arsitektur nusantara.
“Sebelum diberikan bantuan, ada proses verifikasi dan survei. Setelah lokus dipilih, dilakukan sosialisasi pengembangan Homestay yang baik, disesuaikan dengan konteks budayanya masing-masing. Kami juga menyiapkan buku panduan untuk dipelajari masyarakat setempat” katanya.